LEGAL OPINI
Oleh: Prof. Dr. M. Aslam Fadli, S.H., S.Sos., S.AP., M.H., M.Si. (Praktisi, Akademisi & Legal Analis)
I. PENDAHULUAN
Putusan pengadilan bukan sekadar produk penyelesaian sengketa antara para pihak, melainkan instrumen negara hukum yang berfungsi membangun kepastian, menjaga konsistensi penerapan hukum, serta memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mempunyai kedudukan konstitusional yang berbeda, dengan kewenangan yang ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbedaan kewenangan tersebut tidak berarti keduanya bekerja dalam ruang hukum yang terisolasi. Sebaliknya, keduanya merupakan bagian dari satu sistem kekuasaan kehakiman yang harus membangun keselarasan dalam penegakan hukum.
Persoalan tersebut memperoleh relevansi yang sangat penting setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Permohonan tersebut mengangkat persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden, khususnya persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang menyangkut kedudukan hukum para Pemohon dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Namun, perkara tersebut tidak berhenti sebagai persoalan prosedural semata. Dalam pertimbangan hukum yang menjadi perhatian publik, Mahkamah Konstitusi juga memberikan penilaian mengenai bukti-bukti yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan yang dipersoalkan.
Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, dalam pemeriksaan kasasi perkara tata usaha negara yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H. terhadap pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai fakta hukum baru (notoire feiten) dan sebagai salah satu dasar untuk melakukan pengujian terhadap legalitas objek sengketa administrasi pemerintahan.
Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, mengadili sendiri, serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
Rangkaian kedua putusan tersebut menghadirkan persoalan hukum yang lebih mendasar daripada sekadar perbedaan hasil pemeriksaan perkara.
Persoalan utamanya adalah bagaimana kedudukan pertimbangan hukum dan temuan faktual suatu pengadilan dapat digunakan oleh pengadilan lain yang memiliki kompetensi absolut berbeda, khususnya ketika putusan pengadilan pertama tidak mengabulkan maupun menolak pokok permohonan, melainkan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Dengan demikian, persoalan yang harus dijawab bukan hanya apakah Mahkamah Agung dapat menggunakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga sampai sejauh mana penggunaan tersebut dapat dibenarkan tanpa mengaburkan batas kewenangan, prinsip independensi hakim, dan kepastian hukum.
II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM
Legal opini ini memusatkan perhatian pada lima persoalan hukum:
1. Bagaimana kedudukan hukum dan batas admisibilitas permohonan dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026?
2. Apakah pemeriksaan persidangan dan pengungkapan fakta dalam perkara yang berakhir dengan amar tidak dapat diterima dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang mempunyai relevansi terhadap perkara lain?
3. Bagaimana kekuatan hukum dan kekuatan argumentatif ratio decidendi dalam putusan Mahkamah Konstitusi?
4. Apakah temuan faktual dan pertimbangan hukum MK dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan tata usaha negara?
5. Bagaimana menjamin kepastian hukum dan koherensi sistem peradilan ketika dua lembaga peradilan menggunakan konstruksi kewenangan dan pendekatan hukum acara yang berbeda?
*III. KERANGKA KONSTITUSIONAL DAN LANDASAN HUKUM*
1. Konstitusi sebagai sumber kewenangan kehakiman
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) menempatkan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
Pasal 24A ayat (1) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
Sementara itu, Pasal 24C ayat (1) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, termasuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Dari ketentuan tersebut, terdapat dua prinsip fundamental.
Pertama, independensi kewenangan masing-masing lembaga peradilan.
Kedua, kesatuan sistem kekuasaan kehakiman dalam kerangka negara hukum konstitusional.
Perbedaan kewenangan tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan mutlak bagi satu pengadilan untuk mempertimbangkan putusan pengadilan lain. Namun, penggunaan putusan tersebut harus tetap memperhatikan kompetensi absolut, karakter perkara, objek sengketa, serta akibat hukum yang hendak ditetapkan.
2. Finalitas dan kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
Finalitas berarti putusan MK tidak tersedia upaya hukum biasa untuk mengubah atau membatalkannya.
Akan tetapi, finalitas tidak boleh disamakan dengan anggapan bahwa setiap uraian dalam pertimbangan hukum otomatis mempunyai kekuatan mengikat yang identik dengan amar putusan.
Harus dibedakan antara:
- Amar putusan sebagai pernyataan hukum operatif yang menetapkan akibat hukum perkara.
- Ratio decidendi sebagai alasan hukum yang menjadi dasar penentuan amar.
- Obiter dictum sebagai uraian atau pertimbangan tambahan yang tidak menjadi dasar esensial penentuan amar.
- Temuan faktual sebagai hasil penilaian terhadap bukti dan keadaan yang terungkap dalam persidangan.
Pembedaan tersebut menjadi penting untuk menghindari perluasan daya ikat putusan secara tidak proporsional.
3. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan utama untuk menilai hubungan antara independensi hakim, keadilan, dan kepastian hukum.
Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas.
Pasal 50 ayat (1) mengharuskan putusan pengadilan memuat alasan dan dasar putusan serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.
Ketentuan tersebut menghendaki agar hakim tidak hanya menghasilkan putusan yang formal secara prosedural, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan konstitusional.
*IV. ANALISIS HUKUM*
A. Admisibilitas Permohonan: Perbedaan antara Tidak Dapat Diterima dan Ditolak
Persoalan pertama yang harus ditempatkan secara tepat adalah perbedaan konsekuensi hukum antara amar tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan amar ditolak.
Secara doktrinal, putusan tidak dapat diterima menunjukkan adanya hambatan formal atau prosedural yang menyebabkan pengadilan tidak dapat memberikan putusan atas pokok tuntutan sebagaimana dimohonkan.
Sebaliknya, putusan menolak menunjukkan bahwa pengadilan telah memeriksa pokok perkara dan menyimpulkan bahwa dalil atau tuntutan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon.
Konsekuensi yuridisnya adalah permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum dalam rezim perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Hal ini harus dibedakan dari suatu putusan yang menyatakan bahwa seluruh substansi persoalan mengenai keabsahan persyaratan pendidikan telah ditolak berdasarkan pemeriksaan pokok perkara.
Dengan demikian, tidak tepat apabila amar tidak dapat diterima secara langsung ditafsirkan sebagai putusan yang telah memberikan penyelesaian final terhadap seluruh substansi sengketa administratif mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Namun, persoalan berikutnya menjadi lebih kompleks ketika dalam proses pemeriksaan, pengadilan telah menerima keterangan, memeriksa bukti, dan menguraikan penilaian faktual yang mempunyai hubungan dengan persoalan pokok.
Dalam keadaan demikian, amar tidak dapat diterima tetap harus dihormati, tetapi pertimbangan faktual yang terdapat dalam putusan tidak serta-merta kehilangan seluruh nilai yuridis dan argumentatifnya.
Di sinilah diperlukan pembedaan antara akibat hukum putusan terhadap para pihak dengan nilai pembuktian atau relevansi argumentatif dari materi yang terungkap dalam persidangan.
B. Pemeriksaan Pokok Perkara dan Kedudukan Temuan Faktual
Salah satu karakteristik penting perkara MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 adalah bahwa pemeriksaan persidangannya tidak hanya memuat perdebatan mengenai kedudukan hukum para Pemohon.
Perkara tersebut juga menghadirkan persoalan mengenai dokumen pendidikan, surat keterangan penyetaraan, standar pendidikan yang dipersyaratkan oleh undang-undang, serta kewajiban verifikasi administratif oleh penyelenggara pemilu.
Risalah persidangan MK menunjukkan adanya pemeriksaan terhadap keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia pada 2 Oktober 2026.
Selain itu, terdapat agenda pembuktian para pihak dan pemeriksaan keterangan ahli serta saksi.
Hal ini menunjukkan bahwa proses persidangan telah menjadi forum pengungkapan fakta yang berkaitan dengan substansi persoalan.
Namun, harus ditegaskan bahwa berlangsungnya pemeriksaan bukti tidak otomatis mengubah karakter amar putusan menjadi putusan atas pokok perkara.
Secara hukum acara, suatu pengadilan dapat memperoleh dan mencatat materi faktual selama proses persidangan, tetapi daya ikat kesimpulan hukumnya tetap harus ditentukan berdasarkan alasan yang benar-benar menjadi dasar amar.
Dengan demikian, temuan faktual harus dibedakan menjadi tiga kategori:
1. Fakta mengenai berlangsungnya proses persidangan dan adanya dokumen atau keterangan tertentu.
2. Fakta yang dinilai dan dinyatakan oleh hakim sebagai bagian dari pertimbangan hukum.
3. Kesimpulan hukum mengenai terbukti atau tidak terbuktinya suatu pelanggaran yang menjadi objek permohonan.
Ketiga kategori tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai satu kesatuan yang mempunyai akibat hukum identik.
Dalam konteks ini, pernyataan bahwa MK tidak memperoleh bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau sertifikat pendidikan tertentu merupakan materi pertimbangan yang mempunyai relevansi faktual. Akan tetapi, hal tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan amar yang secara konklusif membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu keputusan administrasi.
Perbedaan inilah yang menjadi dasar untuk menilai secara kritis penggunaan Putusan MK oleh Mahkamah Agung.
C. Kekuatan Pertimbangan Hukum dan Kedudukan Ratio Decidendi
Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang secara esensial mendasari putusan hakim.
Dalam tradisi hukum Indonesia yang tidak menganut doktrin preseden mengikat secara ketat seperti sistem common law, putusan terdahulu tetap memiliki nilai penting sebagai sumber argumentasi, konsistensi, dan pengembangan hukum.
Akan tetapi, tidak semua pertimbangan dalam putusan dapat diperlakukan sebagai kaidah hukum yang mengikat secara universal.
Untuk menentukan kekuatan ratio decidendi, setidaknya harus diperhatikan:
1. Apakah pertimbangan tersebut menjadi dasar langsung amar putusan?
2. Apakah pertimbangan tersebut berkaitan dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan?
3. Apakah pertimbangan tersebut telah melalui pengujian terhadap alat bukti?
4. Apakah pertimbangan tersebut merupakan kesimpulan hukum atau hanya uraian tambahan?
5. Apakah karakter hukum perkara terdahulu sebanding dengan perkara yang sedang diperiksa?
Dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, dasar utama amar tidak dapat diterima adalah tidak terpenuhinya kedudukan hukum para Pemohon.
Oleh karena itu, pertimbangan mengenai substansi dokumen pendidikan harus dianalisis secara terpisah dari ratio utama yang mendasari amar tersebut.
Jika suatu penilaian faktual tidak menjadi dasar langsung penentuan amar, penilaian tersebut lebih tepat diposisikan sebagai pertimbangan tambahan atau materi argumentatif yang mempunyai nilai persuasif, bukan sebagai norma operatif yang otomatis mengikat seluruh pengadilan.
Namun demikian, bukan berarti pengadilan lain dilarang menggunakan pertimbangan tersebut.
Pengadilan lain dapat mempertimbangkannya sepanjang relevan, memiliki dasar hukum, dan tetap melakukan penilaian mandiri terhadap objek sengketa yang berada dalam kompetensinya.
D. Penggunaan Temuan Faktual MK oleh Mahkamah Agung
Inilah bagian paling substantif dari hubungan kedua putusan.
Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung menggunakan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai fakta hukum baru (notoire feiten).
MA mempertimbangkan bahwa putusan MK telah membawa perubahan keadaan hukum dan mempunyai implikasi terhadap keberadaan objek sengketa tata usaha negara.
Mahkamah Agung kemudian mengesampingkan eksepsi mengenai kedaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), dengan mendasarkan pertimbangannya pada keadilan substantif, sistemisasi konkret putusan pengadilan, dan asas ius curia novit.
Dalam perkara tersebut, MA juga menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
Menurut pertimbangan MA, dokumen certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
MA selanjutnya menyimpulkan bahwa penerbitan surat penyetaraan tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal.
Terdapat dua aspek yang perlu dianalisis.
Pertama, penggunaan putusan MK sebagai fakta hukum baru.
Secara konseptual, terdapat perbedaan antara keberadaan suatu putusan pengadilan sebagai fakta hukum dan kebenaran materiil dari seluruh isi putusan tersebut.
Keberadaan Putusan MK merupakan fakta hukum objektif yang dapat diverifikasi melalui dokumen resmi pengadilan.
Namun, penggunaan istilah notoire feiten untuk menjelaskan keberadaan putusan tidak otomatis menjadikan semua temuan faktual dalam putusan tersebut sebagai fakta umum yang tidak memerlukan pengujian lebih lanjut.
Dengan kata lain, yang dapat diketahui secara umum adalah bahwa putusan tersebut telah dijatuhkan, bukan berarti setiap kesimpulan faktual di dalamnya tidak dapat diperdebatkan lagi.
Pembedaan ini penting karena fakta mengenai keberadaan putusan berbeda dengan fakta mengenai kebenaran suatu dokumen pendidikan.
Kedua, kewenangan MA melakukan pengujian mandiri.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji legalitas keputusan tata usaha negara dalam ruang lingkup kompetensi peradilan TUN.
Oleh sebab itu, penggunaan pertimbangan MK tidak dengan sendirinya melanggar independensi peradilan.
Justru, selama MA melakukan pemeriksaan mandiri terhadap objek sengketa, menguji alat bukti, menilai asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan memberikan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, penggunaan putusan MK dapat dipahami sebagai bentuk koherensi sistem peradilan.
Dengan demikian, dasar pembenaran putusan MA seharusnya tidak semata-mata terletak pada adanya putusan MK, melainkan pada hasil pengujian mandiri terhadap legalitas keputusan administrasi pemerintahan.
E. Daya Ikat Temuan Faktual Antarlingkungan Peradilan
Persoalan ini memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hubungan antarputusan.
Dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat ketentuan umum yang menjadikan setiap temuan faktual suatu pengadilan otomatis mengikat seluruh pengadilan lain sebagai issue preclusion atau collateral estoppel dalam pengertian sistem hukum tertentu.
Oleh karena itu, penggunaan temuan faktual harus dibedakan menjadi tiga tingkatan.
1. Daya ikat putusan
Amar Putusan MK memiliki kekuatan final dan mengikat sesuai kewenangan konstitusionalnya.
Putusan tersebut tidak dapat diubah oleh Mahkamah Agung melalui perkara TUN.
Sebaliknya, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 berlaku terhadap objek sengketa administrasi yang menjadi perkara tersebut.
2. Daya relevansi pertimbangan hukum
Pertimbangan MK dapat digunakan oleh MA sebagai sumber argumentasi hukum sepanjang berkaitan dengan persoalan yang sedang diperiksa.
Akan tetapi, nilai argumentatif tersebut tidak sama dengan daya ikat amar putusan.
3. Daya pembuktian temuan faktual
Temuan faktual dari persidangan sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, petunjuk argumentatif, atau referensi pembuktian.
Namun, apabila fakta tersebut menentukan legalitas objek sengketa baru, hakim tetap harus memperhatikan relevansi alat bukti, kesempatan para pihak untuk membantah, dan kewajiban memberikan penilaian mandiri.
Dalam hal ini, prinsip audi et alteram partem tetap harus dijaga.
Tidak boleh terjadi keadaan ketika satu pihak kehilangan kesempatan membantah suatu fakta hanya karena fakta tersebut pernah disebutkan dalam pertimbangan pengadilan lain.
Dengan demikian, daya ikat putusan dan daya relevansi temuan faktual merupakan dua konsep yang harus dibedakan.
F. Kepastian Hukum dan Koherensi Sistem Peradilan
Koherensi sistem peradilan berarti setiap putusan pengadilan harus dapat ditempatkan dalam satu bangunan hukum yang saling berhubungan tanpa menghilangkan batas kewenangan masing-masing lembaga.
Dalam konteks kedua putusan, terdapat tiga nilai yang harus diseimbangkan.
_*Pertama,*_ kepastian hukum (legal certainty).
_*Kedua,*_ keadilan substantif (substantive justice).
_*Ketiga,*_ kemanfaatan hukum (legal utility).
Pemikiran Gustav Radbruch memberikan kerangka teoritis yang relevan untuk menganalisis ketiga nilai tersebut.
Hukum tidak boleh hanya mengejar kepastian prosedural dengan mengabaikan keadilan. Namun, keadilan substantif juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan seluruh persyaratan hukum acara.
Apabila setiap persoalan administrasi dapat dibuka kembali tanpa batas waktu hanya dengan mendasarkan pada temuan baru, maka kepastian hukum akan kehilangan maknanya.
Sebaliknya, apabila seluruh pelanggaran administrasi dibiarkan tidak dapat diperiksa hanya karena mekanisme penyelesaian sengketa tertentu telah melewati tenggang waktu, maka perlindungan terhadap hak masyarakat dan prinsip pemerintahan yang baik juga dapat terabaikan.
Oleh karena itu, diperlukan parameter yang proporsional.
Penggunaan temuan faktual dari putusan terdahulu harus memenuhi:
1. Relevansi langsung dengan objek sengketa yang sedang diperiksa.
2. Kejelasan sumber dan autentisitas temuan.
3. Kesesuaian dengan kompetensi absolut pengadilan.
4. Kesempatan yang adil bagi para pihak untuk memberikan tanggapan.
5. Pengujian mandiri oleh hakim terhadap alat bukti dan norma hukum yang berlaku.
6. Penjelasan yang memadai mengenai hubungan antara fakta, norma, dan amar putusan.
Dengan parameter tersebut, koherensi antarputusan tidak dibangun melalui subordinasi satu lembaga peradilan terhadap lembaga lainnya, melainkan melalui konsistensi penerapan hukum dan penghormatan terhadap kewenangan konstitusional masing-masing.
*V. KRITIK YURIDIS TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM KEDUA PUTUSAN*
Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa catatan kritis.
_*Pertama,*_ mengenai batas antara pemeriksaan formil dan pemeriksaan materiil.
Putusan MK yang berakhir dengan amar tidak dapat diterima harus tetap dipahami sebagai putusan yang tidak mengabulkan maupun menolak pokok permohonan.
Meskipun demikian, materi faktual yang telah terungkap dalam persidangan tidak harus diabaikan oleh pengadilan lain.
Kuncinya terletak pada penentuan kedudukan dan fungsi pertimbangan tersebut.
_*Kedua,*_ mengenai penggunaan istilah notoire feiten.
MA perlu dibaca secara cermat dalam membedakan keberadaan putusan MK sebagai fakta hukum yang dapat diketahui secara objektif dengan kebenaran materiil temuan faktual yang termuat di dalamnya.
Keduanya mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda.
_*Ketiga,*_ mengenai kewenangan korektif dan remedial peradilan TUN.
Kewenangan korektif dan remedial tidak boleh dipahami sebagai kewenangan tanpa batas untuk mengabaikan tenggang waktu dan ketentuan hukum acara.
Kewenangan tersebut harus dijelaskan berdasarkan dasar normatif, karakter objek sengketa, sifat pelanggaran, serta alasan mengapa mekanisme hukum yang tersedia tidak memberikan pemulihan yang efektif.
_*Keempat,*_mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak gugat.
Pemberian ruang bagi warga negara untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya merupakan bagian dari akses terhadap keadilan.
Akan tetapi, perluasan kedudukan hukum harus memiliki parameter yang dapat diterapkan secara konsisten agar tidak menghasilkan ketidakpastian dalam perkara administrasi pemerintahan lainnya.
_*Kelima,*_ mengenai independensi pengadilan.
Pengadilan TUN tidak boleh sekadar menyalin kesimpulan pengadilan lain tanpa melakukan pengujian terhadap objek yang berada dalam kompetensinya.
Sebaliknya, pengadilan juga tidak semestinya mengabaikan putusan pengadilan lain yang memiliki relevansi hukum material.
Keseimbangan antara penghormatan terhadap putusan terdahulu dan independensi pemeriksaan merupakan fondasi koherensi sistem peradilan.
VI. PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
Berdasarkan kerangka konstitusional, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan analisis terhadap kedua putusan, dapat dikemukakan pendapat hukum sebagai berikut.
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat dalam ruang lingkup perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, amar tidak dapat diterima karena kedudukan hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai putusan yang secara otomatis telah menyelesaikan seluruh substansi persoalan administrasi pendidikan yang menjadi latar belakang perkara.
2. Pemeriksaan fakta dalam persidangan MK dapat menghasilkan materi faktual yang mempunyai relevansi bagi pengadilan lain. Akan tetapi, relevansi tersebut harus dibedakan dari kekuatan mengikat amar putusan dan tidak secara otomatis menciptakan daya ikat lintas lingkungan peradilan.
3. Mahkamah Agung dapat menggunakan pertimbangan hukum dan temuan faktual dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber argumentasi dan referensi dalam memeriksa sengketa TUN. Penggunaan tersebut dapat dibenarkan sepanjang MA tetap melakukan pengujian mandiri terhadap objek sengketa, alat bukti, dasar kewenangan penerbitan keputusan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Penggunaan Putusan MK sebagai notoire feiten harus dimaknai secara terbatas. Keberadaan putusan merupakan fakta hukum yang dapat diketahui, tetapi kebenaran setiap fakta materiil yang termuat di dalamnya tetap harus dinilai menurut konteks dan kebutuhan pembuktian perkara yang sedang diperiksa.
5. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tidak dapat dipahami sebagai bentuk pembatalan atau koreksi terhadap amar Putusan MK. Kedua putusan mempunyai objek, kompetensi, dan akibat hukum yang berbeda. MA menguji keputusan administrasi pemerintahan, sedangkan MK memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum dalam batas kewenangan konstitusionalnya.
6. Koherensi sistem peradilan tidak mensyaratkan kesamaan amar maupun kesamaan seluruh pertimbangan hukum. Yang diperlukan adalah kesesuaian prinsip konstitusional, konsistensi penggunaan hukum acara, penghormatan terhadap kompetensi absolut, serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, penggunaan temuan faktual antarlingkungan peradilan pada prinsipnya dimungkinkan, tetapi tidak boleh berubah menjadi mekanisme pemindahan daya ikat putusan secara otomatis.
VII. KESIMPULAN
Dua putusan yang menjadi objek kajian ini memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara hukum acara, kekuatan pertimbangan hukum, dan kesatuan sistem kekuasaan kehakiman.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memperlihatkan bahwa suatu perkara dapat melalui pemeriksaan persidangan yang memuat pengungkapan fakta, tetapi pada akhirnya berakhir dengan amar tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 memperlihatkan bagaimana suatu putusan dari lingkungan peradilan yang berbeda dapat digunakan sebagai salah satu landasan untuk menguji legalitas keputusan administrasi pemerintahan.
Kedua putusan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kesatuan sistem peradilan nasional.
Finalitas putusan MK tidak berarti seluruh pertimbangan faktualnya otomatis mengikat MA. Demikian pula, kewenangan MA untuk menguji keputusan TUN tidak memberikan legitimasi untuk mengubah atau meniadakan amar putusan MK.
Keduanya harus berjalan dalam batas konstitusional masing-masing.
Pada akhirnya, ukuran koherensi peradilan bukanlah apakah seluruh hakim menghasilkan kesimpulan yang sama, melainkan apakah setiap kesimpulan dibangun melalui kewenangan yang sah, proses yang adil, pemeriksaan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pertimbangan hukum yang konsisten.
Kepastian hukum tidak boleh menjadi alasan untuk menutup pencarian keadilan. Sebaliknya, keadilan substantif juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum acara.
Inilah keseimbangan yang harus dijaga dalam negara hukum Indonesia: bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bukan tiga tujuan yang saling meniadakan, melainkan tiga nilai yang harus dipertemukan melalui penalaran hukum yang konstitusional.
VIII. PENUTUP
Dalam perspektif negara hukum, putusan pengadilan tidak semestinya dipahami sebagai produk yang berdiri sendiri dan terlepas dari keseluruhan sistem hukum nasional.
Setiap putusan mempunyai dimensi individual terhadap para pihak, tetapi pada saat yang sama juga memiliki dimensi institusional terhadap perkembangan hukum, konsistensi penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Oleh karena itu, hubungan antara Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 harus dibaca secara proporsional: menghormati finalitas putusan MK, mengakui kewenangan korektif peradilan TUN dalam batas hukum, dan menjaga agar temuan faktual tidak kehilangan konteks pembuktiannya.
Satu sistem peradilan tidak harus menghasilkan dua putusan yang identik, tetapi wajib menghasilkan penalaran hukum yang koheren, dapat diuji, dan berorientasi pada keadilan berdasarkan konstitusi.
Demikian legal opini ini disusun sebagai kajian hukum konstitusional dan administrasi pemerintahan, dengan tetap membuka ruang pengujian akademis terhadap argumentasi dan konstruksi hukum yang dikemukakan.
