Ijazah Paket C DPR RI Iyeth Bustami Disorot, Publik Menanti Klarifikasi - Warta Global Jatim

Mobile Menu

Entertainment

Responsive Leaderboard Ad Area with adjustable height and width.

Pendaftaran

Klik

More News

logoblog

Ijazah Paket C DPR RI Iyeth Bustami Disorot, Publik Menanti Klarifikasi

Tuesday, 17 November 2026
Ijazah Paket C DPR RI Iyeth Bustami Disorot.


JAKARTA –jatim.wartaglobal.id -  Polemik mengenai ijazah Paket C milik anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyeth Bustami, kembali mencuri perhatian. 

Isu tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai perjalanan pendidikan, proses pembelajaran, hingga prosedur administrasi yang menjadi dasar diterbitkannya dokumen kelulusan tersebut.

Perhatian masyarakat kini tidak hanya tertuju pada keberadaan ijazah, tetapi juga pada bagaimana proses pendidikan kesetaraan itu dijalani dan apakah seluruh persyaratannya telah dipenuhi sesuai ketentuan.

Sebagai pejabat publik, latar belakang pendidikan merupakan salah satu informasi yang dapat menjadi perhatian masyarakat. 

Karena itu, penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi.

Pemeriksaan terhadap persoalan ini idealnya dilakukan secara menyeluruh. 

Mulai dari status pendaftaran sebagai peserta didik, keikutsertaan dalam kegiatan pembelajaran, pemenuhan persyaratan ujian, hingga proses penetapan kelulusan dan penerbitan ijazah.

Setiap tahapan perlu ditelusuri melalui dokumen serta arsip resmi agar penilaian terhadap persoalan tersebut benar-benar didasarkan pada fakta.

Seniman sekaligus pengamat politik, Eka Putra, menilai bahwa transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang harus dimiliki setiap pejabat publik.

"Dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan jabatan publik semestinya mempunyai dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya, Senin (16/11/2026).

Dia menegaskan, substansi persoalan tidak cukup hanya berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya ijazah. 

Masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan mengenai proses pendidikan yang melatarbelakangi penerbitan dokumen tersebut.

"Persoalannya bukan hanya ada atau tidaknya selembar ijazah. Masyarakat juga berhak mengetahui apakah proses pendidikan yang menjadi dasar penerbitannya telah berjalan sesuai aturan. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul pertanyaan yang berkepanjangan," ujar Eka Putra.

Eka menjelaskan, pendidikan kesetaraan Paket C merupakan jalur pendidikan nonformal yang diakui dalam sistem pendidikan nasional. 

Dengan demikian, keberadaan Paket C bukanlah persoalan yang perlu diperdebatkan.

Hal terpenting adalah memastikan bahwa peserta didik telah mengikuti prosedur pendidikan dan memenuhi ketentuan yang berlaku hingga dinyatakan lulus.

Dirinya pun meminta lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah serta instansi pemerintah terkait memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen administrasi.

Menurutnya, keterbukaan tersebut akan membantu masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh, bukan cuma informasi yang berkembang melalui perdebatan di media sosial maupun ruang publik.

"Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi penghakiman sebelum ada pemeriksaan. Jika seluruh tahapan telah sesuai ketentuan, bukti administrasinya perlu disampaikan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku," tegasnya.

Di tengah berkembangnya pembahasan mengenai ijazah Iyeth Bustami, pernyataan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, juga ikut mendapat perhatian masyarakat.

Pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip dari akun Facebook Fraksi PKB DPR RI, menyinggung pentingnya menjaga demokrasi dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pesan tersebut kembali mengingatkan bahwa setiap proses politik harus berjalan berdasarkan ketentuan hukum. 

Termasuk di dalamnya pemenuhan persyaratan administratif bagi seseorang yang mengikuti kontestasi untuk menduduki jabatan publik.

Dalam sistem demokrasi, persyaratan administrasi tidak semestinya dipandang sebagai formalitas belaka. 

Seluruh ketentuan harus diterapkan secara konsisten tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang individu.

Meski demikian, pernyataan Jazilul Fawaid tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti adanya pelanggaran dalam persoalan ijazah Iyeth Bustami.

Keduanya merupakan hal yang perlu ditempatkan secara proporsional. 

Sementara substansi polemik pendidikan tetap membutuhkan pemeriksaan faktual dan keterangan resmi dari pihak yang memiliki kewenangan.

Hingga polemik tersebut mendapatkan penjelasan resmi, sejumlah aspek masih menjadi perhatian publik.

Keterangan langsung dari Iyeth Bustami, lembaga pendidikan penerbit ijazah, serta instansi pemerintah yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dinilai penting untuk memberikan kejelasan.

Verifikasi tidak cukup hanya dilakukan dengan memeriksa bentuk fisik atau keaslian ijazah. 

Penelusuran juga perlu mencakup kesesuaian data peserta didik, rekam proses pembelajaran, persyaratan mengikuti ujian, serta administrasi penetapan kelulusan.

Langkah tersebut diperlukan agar kesimpulan yang dihasilkan tidak bersandar pada asumsi maupun opini yang belum terkonfirmasi.

Apabila seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dokumen pendukung dapat menjadi dasar untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. 

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.

Masyarakat tentu berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan administratif yang melekat pada jabatan publik. 

Namun, hak tersebut juga harus berjalan beriringan dengan prinsip praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap proses pemeriksaan yang objektif.

Karena itu, yang paling dibutuhkan saat ini bukanlah spekulasi, apalagi penghakiman sepihak. 

Publik membutuhkan penjelasan berdasarkan fakta, bukti administrasi yang dapat diverifikasi, serta kepastian dari lembaga yang berwenang.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara tidak hanya dibangun melalui jabatan dan kekuasaan. 

Keterbukaan dalam menjawab pertanyaan publik, integritas, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap persyaratan jabatan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan tersebut. (*****)